MANADO — Stabilitas politik sebuah negara ternyata tidak hanya ditentukan oleh kuatnya institusi politik atau banyaknya regulasi. Di balik politik yang tenang, ada satu faktor fundamental yang kerap luput dari perhatian: kemakmuran rakyat.
Ketika kemiskinan masih tinggi, pelayanan publik buruk, biaya pendidikan dan kesehatan sulit dijangkau, hingga persoalan lapangan pekerjaan tidak terselesaikan, gejolak sosial dan ketidakstabilan politik dinilai lebih mudah terjadi.
Pandangan tersebut disampaikan Dekan FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Ferry Daud Liando, S.IP., M.Si., saat membuka Seminar Nasional Ekonomi Politik dengan topik “Peran Mahasiswa Sebagai Jembatan Solusi di Tengah Gejolak Sosial Politik dan Ekonomi”, Selasa (15/9/2026) di Aula Lantai 2 FISIP Unsrat.
Menurut Liando, pengalaman di berbagai negara menunjukkan adanya hubungan erat antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas politik. Negara dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kualitas pelayanan publik yang rendah cenderung menghadapi ketidakpastian serta potensi konflik yang lebih besar.
Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar masyarakat mampu dijamin negara, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut menguat.
Liando mencontohkan sejumlah negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, Finlandia dan Norwegia yang dikenal memiliki stabilitas politik relatif kuat.
“Negara-negara itu politiknya sangat stabil. Penyebabnya karena masyarakatnya makmur. Dari biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya perumahan, rumah pemukiman serta jaminan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Rakyat percaya dengan pemimpinnya, sehingga tidak pernah terdengar adanya kegaduhan di negara itu,” katanya.
Liando optimistis kondisi serupa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita sesungguhnya negara kaya. Sumber daya alam kita cukup tersedia untuk mensejahterakan masyarakat. Tinggal komitmen dan motivasi pemerintah dalam mengelola negara secara profesional,” tegasnya.
Bagi Liando, persoalannya bukan semata-mata pada ketersediaan sumber daya, melainkan bagaimana kekayaan tersebut dikelola secara profesional, berorientasi pada kepentingan rakyat dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, pembangunan ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Ketika kesejahteraan meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpeluang semakin kuat. Sebaliknya, kesenjangan dan buruknya pelayanan publik dapat menjadi bahan bakar munculnya keresahan sosial.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis. Mereka tidak hanya menjadi kelompok yang menyaksikan dinamika sosial politik, tetapi juga dapat mengambil peran sebagai bagian dari solusi melalui gagasan, kajian kritis dan keterlibatan konstruktif di tengah masyarakat.
Seminar nasional tersebut menghadirkan Dr. Aos Kuswandi, M.S., Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Indonesia, sebagai pembicara utama.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Dekan I FISIP Unsrat Dr. Alfon Kimbal, M.Si., Wakil Dekan II Dr. Shirley Goni, M.Si., para pimpinan jurusan, dosen serta ratusan mahasiswa dari seluruh program studi di lingkungan FISIP Unsrat.
Seminar ini menjadi ruang akademik bagi mahasiswa untuk membaca persoalan ekonomi, politik dan sosial secara lebih kritis sekaligus mencari gagasan yang dapat menjadi jembatan solusi di tengah berbagai gejolak yang terjadi di masyarakat.
