MANADO — Keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (7/10/2026).
Rombongan Komisi IV DPRD Sumsel diterima Wakil Ketua DPRD Sulut dr. Michaelah Elsiana Paruntu (MEP). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari studi komparasi, khususnya terkait perencanaan program kerja strategis di bidang pembangunan dan infrastruktur.
Pertemuan menjadi ruang bagi kedua lembaga legislatif daerah untuk bertukar informasi dan pengalaman mengenai bagaimana pemerintah daerah menyusun strategi pembangunan ketika kemampuan anggaran menghadapi tekanan.
Pengurangan TKD menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah daerah dituntut tetap menjaga keberlanjutan pembangunan, sementara ruang fiskal yang tersedia harus disesuaikan dengan kondisi anggaran.
Dalam diskusi tersebut, strategi menentukan skala prioritas pembangunan menjadi salah satu hal penting. Program pembangunan tidak hanya dituntut berjalan, tetapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Kunjungan kerja ini sekaligus membuka ruang pembelajaran antardaerah. Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan dapat saling melihat pola perencanaan, menentukan prioritas serta mencari strategi agar pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan di tengah perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.
Bagi DPRD, kondisi tersebut juga menempatkan fungsi pengawasan dan penganggaran sebagai bagian penting dalam memastikan program pembangunan tetap memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Studi komparasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi dapat menghasilkan gagasan dan strategi yang dapat diterapkan sesuai karakteristik serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.
