EdisiBacirita.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memasuki tahap akhir. Panitia Khusus (Pansus) mencatat progres pembahasan telah mencapai sekitar 90 persen.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Ranperda PPA, Pricilia Rondo, dalam rapat lanjutan bersama sejumlah instansi terkait Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kantor DPRD Sulut, Senin (9/11/2026).
Pricilia mengungkapkan, pembahasan saat ini telah memasuki Pasal 89. Pansus pun menargetkan seluruh materi Ranperda dapat diselesaikan dalam pekan ini sebelum memasuki tahapan koordinasi berikutnya.
“Hingga saat ini, pembahasan telah memasuki Pasal 89. Ditargetkan pekan ini pembahasan tuntas dan ke depan segera dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemerintah Kabupaten/Kota,” ungkap Pricilia.
Menurutnya, pembahasan dilakukan secara intensif agar setiap ketentuan dalam Ranperda dapat dirumuskan secara matang dan mampu menjawab kebutuhan perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Utara.
Pansus berharap, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, regulasi tersebut tidak sekadar menjadi landasan hukum, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Pansus Hilary Tuwo serta anggota Pansus lainnya, yakni Irene Golda Pinontoan, Eugenie Mantiri, Dea Lumentea, Jaene Lalujan, Angel Wenas, Melisa Gerungan, dan Raski Mokodompit.
Dengan progres pembahasan yang telah mencapai 90 persen, Pansus kini berupaya menuntaskan seluruh materi Ranperda sesuai target sebelum melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
