MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Manajemen SPBE yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Minahasa, Kamis (9/7/2026). Kegiatan dipandu Kepala Bidang Tata Kelola dan Penyelenggaraan SPBE, Sepdy A. Tumengkol, sementara pemaparan teknis mengenai implementasi SPBE disampaikan Programmer Diskominfo, Erol Tooy.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa, Ricky H.R. Laloan, SH, menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pengembangan aplikasi layanan, tetapi harus diawali dengan penyelarasan proses bisnis di setiap perangkat daerah agar seluruh sistem dapat saling terintegrasi.
“SPBE bukan sekadar memenuhi indikator evaluasi, tetapi menjadi fondasi dalam membangun birokrasi digital yang mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat,” ujar Ricky.
Ia menjelaskan, integrasi layanan digital yang didukung penerapan prinsip Satu Data Indonesia menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang akurat dan berbasis data. Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong memperkuat kolaborasi agar pengembangan aplikasi dan pengelolaan data berjalan terpadu, sehingga tidak terjadi duplikasi sistem maupun tumpang tindih informasi.
Ricky juga menekankan bahwa penguatan keamanan siber menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan. Menurutnya, perlindungan terhadap sistem, jaringan, dan data pemerintah merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi SPBE. Aparatur sipil negara diharapkan terus meningkatkan kompetensi di bidang teknologi informasi dan literasi digital agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus mendukung percepatan reformasi birokrasi berbasis digital.
Melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis implementasi SPBE akan semakin optimal, sehingga mampu mempercepat transformasi digital pemerintahan, mendukung agenda reformasi birokrasi nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)
