Edisibacirita – Suasana di Ruang Tondano, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mendadak sarat akan urgensi pada Kamis (21/5/2026). Di hadapan para bupati dan wali kota se-Sulut yang hadir dalam Dedicated Team Meeting (DTM) Regional Investor Relations Unit (RIRU) 2026, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, menyampaikan evaluasi yang mendalam dan menuntut aksi nyata terkait masa depan ekonomi daerah.
Mewakili Gubernur Yulius Selvanus, Victor menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut tidak ingin main-main dalam melakukan transformasi ekonomi yang terstruktur. Fokus pembangunan kini diarahkan secara agresif pada tiga pilar utama, yakni penguatan investasi di sektor sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata, guna menyelaraskan gerak daerah dengan visi strategis Sulawesi Utara 2025–2030.
Di tengah optimisme yang diusung, forum tersebut menjadi momen refleksi yang tajam saat Victor memaparkan rapor investasi Triwulan I tahun 2026. Hingga periode tersebut, realisasi investasi Sulut tercatat baru menyentuh angka Rp2,13 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,53 triliun (72 persen) dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp593 miliar (23 persen), yang berhasil menyerap sekitar 5.070 tenaga kerja lokal.
Meski sekilas terlihat bergerak, angka Rp2,13 triliun tersebut nyatanya baru memenuhi 18 persen dari total target tahunan yang dipatok sebesar Rp12,13 triliun.
“Capaian ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mampu menyentuh 33 persen. Kondisi ini harus menjadi wake-up call bagi kita semua, terutama para kepala daerah,” ujar Victor dengan nada tegas, mengingatkan seluruh pemimpin wilayah yang hadir agar tidak terjebak dalam rasa puas diri.
Ketimpangan sebaran investasi juga menjadi sorotan. Sejauh ini, roda investasi masih berputar kencang di pusat-pusat perkotaan dan penyangga utama. Kota Manado kokoh memimpin sebagai penyumbang terbesar dengan nilai Rp989 miliar atau sekitar 46 persen dari total realisasi, disusul oleh Kabupaten Minahasa Utara yang mengamankan kontribusi sebesar Rp779 miliar atau 36 persen. Sementara itu, daerah-daerah potensial lain seperti Bitung, Tomohon, hingga Bolaang Mongondow diminta untuk segera mengidentifikasi dan membongkar sumbatan birokrasi yang menghambat masuknya modal.
Untuk membalikkan keadaan, Pemprov Sulut menekankan bahwa daya tarik investasi sangat bergantung pada kemudahan berusaha yang didukung oleh digitalisasi layanan publik. Victor memberikan apresiasi tinggi kepada sembilan daerah yang telah sukses mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, ia juga memberikan catatan merah kepada enam kabupaten yang hingga kini belum memiliki fasilitas tersebut, seraya memerintahkan agar MPP di wilayah-wilayah itu wajib beroperasi tahun ini juga. Menurutnya, MPP sejati bukanlah sekadar memindahkan meja kerja ke satu gedung, melainkan sebuah integrasi layanan mutakhir berbasis teknologi informasi.
Lebih lanjut, seluruh pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Langkah ini dinilai krusial untuk meminimalisasi interaksi tatap muka langsung antara pelaku usaha dan pejabat, yang selama ini kerap menjadi celah subur bagi praktik pungutan liar (pungli).
Di sisi lain, kemandirian ekonomi juga akan diperkuat melalui kebijakan hilirisasi sektor unggulan. Pemprov Sulut tidak ingin lagi daerahnya mengekspor bahan mentah secara cuma-cuma. Di sektor perikanan, fokus kini dikunci pada pengelolaan komoditas bernilai tinggi seperti tuna dan cakalang. Sementara di sektor pertanian, hilirisasi produk turunan kelapa akan digenjot habis-habisan agar mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Guna mengejar ketertinggalan target, Victor Mailangkay menginstruksikan perubahan radikal dalam cara daerah mempromosikan potensinya. Ia meminta para kepala daerah menghentikan pola promosi konvensional yang hanya menjual keindahan alam tanpa menyertakan kepastian hitung-hitungan bisnis.
Sebagai gantinya, setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). Dokumen ini harus menyajikan informasi matang yang dicari para investor global, mulai dari kesiapan lahan yang clean and clear, dokumen AMDAL, hingga skema keuntungan investasi (return on investment / ROI) yang jelas dan terukur. Langkah taktis ini diperkuat dengan desakan agar daerah mempercepat penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital, sehingga penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa berjalan otomatis tanpa berbelit-belit.
Di akhir arahannya, Victor mengajak seluruh kabupaten dan kota untuk bertarung menonjolkan potensi terbaik mereka dalam ajang North Sulawesi Investment Challenge 2026. Melalui kompetisi ini, proyek-proyek investasi daerah yang paling siap akan dikurasi, disusun menjadi profil investasi berstandar internasional, dan dipromosikan langsung ke jaringan investor dunia lewat dukungan penuh Bank Indonesia.
Bagi Pemprov Sulut, investasi pada akhirnya bukanlah sekadar tumpukan laporan administratif di atas meja kerja. Investasi adalah manifestasi dari sebuah kepercayaan, kepastian hukum, dan kehangatan birokrasi yang menyambut para pemilik modal. Melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan, Victor optimistis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dapat dipacu kembali untuk tumbuh solid, inklusif, dan berkelanjutan.
