MANADO – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen, menerima audiensi perwakilan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) yang dipimpin Kepala Zona Tengah Bakamla RI di ruang kerja Ketua DPRD Sulut, Selasa (3/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif daerah dan Bakamla RI dalam mendukung pengawasan, keamanan, serta perlindungan wilayah perairan Sulawesi Utara.
Sebagai salah satu provinsi yang memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan dan jalur pelayaran internasional, Sulawesi Utara dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan maritim nasional.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis terkait penguatan pengawasan laut, pencegahan aktivitas ilegal di wilayah perairan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi topik pembahasan utama.
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bakamla RI dan menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan.
Menurutnya, Sulawesi Utara sebagai gerbang Indonesia di kawasan Pasifik membutuhkan pengawasan yang kuat dan terintegrasi guna mendukung keamanan, pertumbuhan ekonomi, serta perlindungan sumber daya kelautan.
“Keamanan laut merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Bakamla RI perlu terus diperkuat untuk menjaga wilayah perairan Sulawesi Utara tetap aman dan kondusif,” ujar Silangen.
Sementara itu, pihak Bakamla RI menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan dan keselamatan laut, khususnya di wilayah kerja Zona Tengah yang mencakup sejumlah daerah strategis di Indonesia.
Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama yang lebih erat dalam mendukung keamanan maritim serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan perairan Sulawesi Utara.
