MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 114 pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemkab Minahasa. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP. di Gedung Wale Ne Tou, Tondano, Rabu (5/8/2026).
Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui rotasi, promosi, dan penataan sumber daya aparatur agar lebih adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Martina Dondokambey-Lengkong, S.E., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., Ketua DPRD Minahasa, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, tokoh agama, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi merupakan kebutuhan birokrasi yang harus mampu mengikuti dinamika pemerintahan dan menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin berkualitas.
“Penempatan pejabat ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus mempercepat pencapaian program pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah sebuah kehormatan semata, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui pengabdian, integritas, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut Bupati, setiap pejabat dituntut membangun kerja sama yang solid, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, menjadi teladan dalam disiplin dan etika, serta mampu melahirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, para pejabat diharapkan mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.
Bupati juga memberikan penegasan terkait proses promosi, rotasi, dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia memastikan seluruh tahapan dilakukan berdasarkan sistem manajemen talenta dan prinsip merit dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi.
“Semua dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Saya pastikan proses pelantikan ini berlangsung tanpa suap dan tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegas Robby Dondokambey.
Ia menilai pelantikan tahap kedua ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik menjaga kepercayaan yang telah diberikan serta menunjukkan kinerja terbaik di unit kerja masing-masing.
“Keberhasilan pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh kepala daerah, tetapi juga oleh seluruh aparatur yang bekerja dengan disiplin, integritas, loyalitas, dan semangat melayani masyarakat demi kemajuan Kabupaten Minahasa,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa Johnny Tendean, A.P., M.AP. menjelaskan bahwa pelantikan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi dengan tetap mengedepankan prinsip sistem merit melalui penilaian kompetensi, kualifikasi, integritas, dan rekam jejak setiap ASN.
Menurutnya, penataan pejabat ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“BKPSDM akan terus mendorong pengembangan kompetensi ASN agar mampu menjawab tantangan birokrasi yang semakin dinamis dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Johnny Tendean.
Pelantikan 114 pejabat tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Minahasa dalam memperkuat reformasi birokrasi. Dengan menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi, pemerintah optimistis akselerasi pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya birokrasi yang efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat terus diwujudkan.
